BAB I
PENDAHULUAN
Perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan di hampir semua aspek
kehidupan manusia dimana berbagai permasalahan hanya dapat dipecahkan dengan
upaya penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi ( iptek )
Selain manfaat bagi kehidupan
manusia satu sisi perubahan tersebut juga telah membawa manusia ke dalam era
persaingan global yang semakin ketat. Agar mampu berperan dalam persaingan
global, maka kita perlu terus
mengembangkan dan meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia ( SDM ) . Oleh karena
itu, peningkatan mutu SDM merupakan kenyataan yang harus dilakukan secara
terencana, terarah, intensif, efektif dan efisien dalam proses pembangunan,
kalau tidak ingin bangsa ini kalah bersaing dalam menjalani era globalisasi
tersebut. Sekolah Menengah Kejuruan (
SMK ) kelompok Teknologi dan Rekayasa adalah lembaga pendidikan yang berada
pada barisan paling depan dalam peningkatan SDM menghadapi tantangan
perkembangan iptek tersebut. Saat ini pemerintah pusat sangat gencar
mempromosikan SMK dengan harapan semakin banyak siswa tamatan SLTP untuk
melanjutkan pendidikannya ke SMK.
Berbicara mengenai mutu
SDM, pendidikan dibidang Teknologi dan Rekayasa memegang peran yang sangat penting
dalam proses peningkatan mutu SDM di SMK. Peningkatan mutu pendidikan merupakan suatu proses yang
terintegrasi dengan proses peningkatan mutu sumber daya manusia itu sendiri.
Menyadari pentingnya proses peningkatan mutu sumber daya manusia, maka pemerintah
bersama kalangan swasta telah dan terus berupaya mewujudkan hal tersebut melalui berbagai usaha pembangunan
pendidikan yang lebih bermutu antara lain melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana
pendidikan, pengembangan dan
pengadaan materi ajar, serta pelatihan
bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya.
Tetapi pada kenyataannya
upaya pemerintah tersebut belum cukup berarti dalam meningkatkan mutu
pendidikan. Salah satu indikator kekurang berhasilan ini ditunjukkan dengan
Nilai Evaluasi Belajar yang masih rendah ( NEM ) dan masih kecilnya presentase
tamatan SMK yang bisa buka usaha sendiri melanjutkan ke Perguruan Tinggi atau
bekerja di Dunia Usaha / Dunia Industri.
BAB II
PEMBAHASAN
A SMK Dan Landasan Filosofis
Di
samping tujuan khusus yang diajukan oleh Thorogood dan Evans tersebut,
Crunkilton (1984:25) menyebutkan bahwa salah satu tujuan utama pendidikan
kejuruan adalah meningkatkan kemampuan peserta didik sehingga memperoleh
kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Menurut Miner (1974:48-56) bekal
yang dipelajari dalam pendidikan kejuruan akan merupakan bekal untuk
mengembangkan diri dalam bekerja. Dengan bekal kemampuan mengembangkan diri
tersebut diharapkan karier yang bersangkutan dapat meningkat dan pada gilirannya
kehidupan mereka akan makin baik (Karabel & Hasley, 1977:14). Penelitian
yang dilakukan Nurhadi (1988) dan Samani (1992) ternyata memperkuat pendapat
Miner serta Karabel dan Hasley tersebut.
Bagi
masyarakat Indonesia misi pendidikan kejuruan, seperti diungkapkan oleh
Crunkilton tersebut, sangat penting karena pada umumnya siswa sekolah kejuruan
berasal dari masyarakat dengan tingkat sosial ekonomi rendah (Brotosiswoyo,
1991:8), sehingga apabila sekolah kejuruan berhasil mewujudkan misinya berarti
akan membantu menaikkan status sosiala ekonomi masyarakat tingkat bawah. Dengan
kata lain sekolah kejuruan dapat membantu meningkatkan mobilitas vertikal dalam
masyaarakat (Elliot, 1983:42).
Pendidikan
kejuruan dapat dikelompokkan berdasarkan jenjang dan menurut struktur
programnya. Pengelompokan berdasarkan jenjang dapat didasarkan atas jenjang
kecanggihan keterampilan yang dipelajari atau jenjang pendidikan formal yang
berlaku (Zulbakir & Fazil, 1988:7). Jenjang pendidikan formal yang berlaku
dikenal pendidikan kejuruan tingkat sekolah menengah (secondary) atau Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) dengan berbagai program keahlian seperti Listrik,
Elektronika Manufaktur, Elektronika Otomasi, Metals, Otomotif, Teknik
Pendingin, Gambar Bangunan, Konstruksi Baja, Tata Busana, Tata Boga, Travel and
Tourism, dan sebagainya serta tingkat di atas sekolah menengah (post secondary)
misalnya politeknis (IEES, 1986:124).
Berdasarkan struktur programnya, khususnya
dalam kaitan dengan bagaimana sekolah kejuruan mendekatkan programnya dengan
dunia kerja, Evans seperti yang dikutip oleh Hadiwiratama (1980:60-69) membagi
sekolah kejuruan menjadi lima kategori, yaitu (1) program pengarahan kerja (pre
vocational guidance education), (2) program persiapan kerja (employability preparation
education), (3) program persiapan bidang pekerjaan secara umum (occupational
area preparation education), (4) program persiapan bidang kerja spesifik
(occupational specific education), dan (5) program pendidikan kejuruan khusus
(job specific education).
B.Permasalahan SMK
Berdasarkan pengamatan selama ini, permasaahan yang
ada di SMK terjadi karena ketidakkonsistensinya penyelenggaraan pendidikan yang
disebabkan beberapa faktor, antara lain:
- Landasan
hukum (undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan menteri) yang
mengatur penyelenggaraan jenjang pendidikan menengah belum dilaksanakan
secara baik dan konsisten.
- Model
dan pengembangan kurikulum pada jenjang SMK masih belum optimal.
- Dukungan
peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan SMK masih kurang
optimal, khususnya peran dunia usaha dan industri dalam pengembangan
pendidikan kejuruan.
- Fasilitas
sarana dan prasarana pembelajaran dan praktikum yang kurang memadai untuk
pembentukan kompetensi siswa, terutama fasilitas praktikum pada pendidikan
kejuruan.
- SDM
penyelenggara pendidikan di tingkat SMK yang belum profesional sesuai
bidangnya.
1. Landasan Hukum Penyelenggaraan
Jenjang Pendidikan Menengah
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem
Pendidikan Nasional merupakan sumber landasan hukum tertinggi yang mengatur
penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Dalam rangka penyelenggaraan
pendidikan menengah, produk hukum telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah
Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah. Selanjutnya, secara operasional
pada masing jenis pendidikan, produk hukum penyelenggaraannya ditetapkan
melalui keputusan dan peraturan Menteri Pendidikan. Sebagai contoh, Keputusan
Menteri (Kepmen) Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah
Menengah Kejuruan, Kepmen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80/U/1993 tentang
Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan. Menurut PP 29 tahun 1990 Pasal 1 ayat 3
bahwa Pendidikan Kejuruan adalah pendidikan pada jenjang mengah yang
mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan
tertentu.
Semua produk hukum di atas telah disusun runtut dan
“ideal” dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, namun dalam implementasi
penyelenggaraan masih kurang didukung kebijakan strategi yang dapat mewujudkan
arah dan tujuan yang diharapkan produk hukum di atas. Pada sekolah menengah
kejuruan (SMK), banyak lulusan yang tidak dapat terserap dunia kerja yang
disebabkan ketidaksesuaian tuntutan pasar kerja dengan kompetensi yang dimiliki
siswa. Salah satu penyebab terjadinya kondisi ironis ini disebabkan
ketidakseimbangan antara landasan hukum dengan perencanaan dan implementasi
kebijakan yang ditetapkan. Dalam arti bahwa target capaian yang diiginkan masih
terlalu jauh dengan kenyataan yang ada.
2. Model dan Pengembangan Kurikulum
pada Jenjang Pendidikan Menengah Masih Belum Mantap
Kurikulum merupakan salah satu komponen penting dalam
sistem pendidikan nasional. Kurikulum berfungsi sebagai seperangkat rencana dan
pengaturan mengenai isi dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai
pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Kurikulum diperlukan untuk
membantu guru dalam mengembangkan pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan
dari berbagai berbahan kajian. Kurikulum yang dapat meningkatkan kemampuan guru
dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran disusun melalui proses yang
komprehensif dan sistematis. Dengan demikian, dalam pengembangan kurikulum
perlu diterapkan pedekatan menyeluruh secara sistematik dan sistemik.
Pengembangan kurikulum seharusnya mengandung arti
perubahan, pergantian (alteration), atau modifikasi terhadap susunan yang ada.
Perubahan yang terjadi dalam pengembangan kurikulum seharusnya memiliki
karakteristik perubahan yang bermanfaat, perubahan yang dilakukan secara
terencana, dan perubahan harus dilakukan secara progresif yang membawa dampak
posif di masa mendatang.
Sejarah pengembangan pendidikan menengah nampak
dilakukan kurang sistematis dan sistemik. Dalam tataran kebijakan konsep
pengembangan kurikulum dapat disusun dengan baik, namun dalam implementasinya
banyak kendala yang dihadapi sekolah dan para guru. Kondisi ini menunjukkan
bahwa pengembangan kurikulum masih belum mantap, sehingga diperlukan koordinasi
intensif dengan berbagai pihak yang terkait agar dihasilkan kurikulum yang
berorintasi langsung sesuai dengan arah dan tujuan pada pendidikan umum dan
kejuruan. Selain itu kurikulum di sekolah menengah kejuruan tampaknya berjalan
sendiri tanpa melibatkan DUDI sebagai pihak kedua yang turut berperan dalam
peningkatan kompetensi siswa.
Kurikulum
yang selalu berubah-ubah juga menunjukkan bahwa belum ada kurikulum yang ideal
untuk segala jaman. Sebaiknya kurikulum yang dikembangkan bersifat “adaptif”
atau dengan kata lain dapat menyesuaikan siring dengan perkembangan jaman dan era
teknologi.
3. Dukungan Peranserta Masyarakat
dalam Penyelenggaraan Pendidikan Masih Kurang Optimal
Penyelenggaraan pendidikan bukan semata-mata menjadi
tanggungjawab pemerintah dan sekolah. Peranserta masyarakat (stakeholder)
memiliki peranan penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pendidikan.
Masyarakat dapat berperan dalam penetapan kebijakan pemerintah dalam bidang
pendidikan, pengembangan kurikulum terutama kualitas kurikulum yang sesuai
dengan tuntutan yang diharapkan masyarakat, dan penyaluran lulusan yang dihasil
dari proses penyelenggaraan pendidikan. Selama ini, masih terkesan bahwa
masyarakat masih belum menyadari perannya dalam rangka peningkatan kualitas
pendidikan di Indonesia. Setiap hasil kebijakan dan perubahan kurikulum yang
dihasilkan dari pemerintah selalu menjadi polemik bahkan terjadi kontra
produktif. Kondisi yang demikian kurang efektif dalam penyelenggaraan
pendidikan.
Peranserta masyarakat, terutama DUDI (dunia usaha dan
industri), sangat terasa masih kurang optimal perannya dalam rangka
penyelenggaraan pendidikan kejuruan. Kelemahan peranserta masyarakat tersebut
nampak ketika pengembangan dan evaluasi kurikulum pendidikan kejuruan serta
penyaluran lulusan. Penerapan pendekatan supply driven menjadi demand driven
pada pendidikan kejuruan (SMK) masih belum memperoleh tanggapan positif dari
masyarakat. Padahal, sistem demand driven dirancang yang dipicu kebutuhan pasar
kerja, karena pada dasarnya program pendidikan kejuruan berorientasi kebutuhan
nyata pasar kerja. Dengan demikian, peran aktif dunia usaha dan industri dalam
penyelenggaraan pendidikan kejuruan sangat diperlukan.
4. Fasilitas Sarana Dan Prasarana
Pembelajaran Dan Praktikum Yang Kurang Memadai Untuk Pembentukan Komptensi
Siswa
Fasilitas pembelajaran merupakan bagian penting pada
penyelenggara pendidikan dalam melaksanakan proses pembelajaran dan memerlukan
pengelolaan dan pemanfaatan yang efektif dan efisien. Juga fasilitas praktikum
juga sangat penting dalam pengembangan kompetensi siswa. Sebagai sekolah
kejuruan siswa dituntut untuk dapat mengoptimalkan kegiatan praktek disekolah,
dimana perbandingan teori dan praktek 30:70. Dimana kegiatan praktikum adalah
ciri dari pendidikan kejuruan.
Dengan diterapkannya sistem desentralisasi pendidikan
dan di sisi lain dengan diterapkannya pengelolaan pendidikan yang mengacu pada
pencapaian standar kompetensi tertentu sangat berdampak pada pemenuhan
kebutuhan akan fasilitas pembelajaran di sekolah. Selain itu, rendahnya
anggaran pendidikan dari prosentase total Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN) menyebabkan kecenderungan penyelenggaraan pendidikan berjalan lambat,
dan berbeda jauh dari kualitas pendidikan negara tetangga, seperti Malaysia,
Singapura, dan Australia. Bahkan menurut laporan survey pendidikan
internasional, tingkat kualitas pendidikan sekarang berada di bawah Vietmam.
Kecilnya
anggaran pendidikan ini jelas mempengaruhi secara langsung kualitas pendidikan,
terutama kemampuan sekolah menyediakan fasilitas atau sarana prasarana belajar
yang memadai.
5. Sumber Daya Manusia Penyelenggara
Pendidikan di Tingkat Sekolah Belum Profesional
Kepala sekolah, guru, staf kependidikan (tata usaha,
pustakawan, dan teknisi/laboran) merupakan kunci sukses atau tidaknya
penyelenggaraan pendidikan dan berhadapan langsung dengan subyek pendidikan
(siswa). Kepala sekolah mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan
maju dan mundurnya penyelenggaraan pendidikan di lembaganya. Dengan demikian,
kepala sekolah harus memiliki potensi yang dapat dikembangkan secara optimal
dan profesional.
Guru merupakan jiwa dari sekolah. Oleh karena itu,
peningkatan profesionalisme guru perlu memperoleh perhatian tersendiri baik
dari sekolah maupun pemerintah. Saat ini, masih banyak guru yang mengajar tidak
sesuai dengan bidang dan kompetensi yang seharusnya. Peningkatan
profesionalisme guru harus dilakukan secara berkesinambungan dan kontinyu.
Sertifikasi guru dalam jabatan yang digulirkan pemerintah akhir-akhir ini
merupakan perlu didukung masyarakat luas, dan dalam pelaksanaannya harus tetap
mengacu pada standar kompetensi yang ditetapkan secara utuh, yaitu standar
kompetensi pedogogis, kepribadian, profesional, dan sosial.
Kepala sekolah dan guru tidak mungkin bekerja sendiri,
tanpa bantuan tenaga kependidikan maka seluruh proses kegiatan belajar mengajar
tidak mungkin dapat bergerak. Jadi, untuk mewujudkan sekolah yang berkualitas,
semua warga sekolah mempunyai peran yang besar dan harus bekerja secara
profesional sesuai dengan bidang kerja masing-masing.
C. Kebijakan UU/Peluang/Tantangan/
Kelemahan/ Kekuatan (Analisis Swot
SMK)
1.
Pembangunan Bangsa Melalui Pendidikan Kejuruan
Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang
mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.
Pendidikan kejuruan harus merencanakan dan mengusahakan proses pembelajaran
yang berorientasi pada nilai dan moral sejalan dengan program pembangunan
karakter bangsa.
2.
Otonomi Daerah
Ada hal lain yang perlu dicermati adalah dengan
kebijakan Otonomi Daerah yang menjadi arah pembangunan kita, membawa suatu
konskwensi perlu adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang
memerlukan dukungan kemampuan teknis, produksi dan kemampuan manajerial yang
handal di seluruh daerah. Hal ini perlu diwaspadai jangan sampai kebijakan
pusat (makro) tidak dapat diakomodir atau diterjemahkan oleh pemerintah daerah.
3.
Pengetahuan dan Keterampilan
Untuk bisa bertahan hidup dan sukses dalam era
globalisasi ini diperlukan pengetahuan dan keterampilan yang relevan Penguasaan
mata pelajaran berikut menjadi sangat penting: Bahasa Inggris dan bahasa dunia
yang lain, Seni, Matematika, Sains, Ekonomi, Geografi, Sejarah dan
Kewarganegaraan. Kompetensi yang mencakup kesadaran global, kesadaran ekonomi
dan kewirausahaan, kesadaran kewarganegaraan, dan kesadaran kesehatan.
4.
Keterampilan Belajar dan Berinovasi
Keterampilan belajar dan berinovasi telah dikuasai
sebagai keterampilan yang dapat membedakan siswa yang siap dan yang tidak siap
dalam menghadapi kehidupan dan lingkungan kerja yang terus bertambah musykil.
Kreativitas dan keterampilan inovasi tampak pada kemampuan siswa menunjukkan
orisinalitas dan temuan dalam karya, selain kemampuan mengembangkan dan
mengomunikasikan gagasan baru kepada orang lain. Juga akan tampak pada sikap
terbuka dan tanggap terhadap perspektif baru dan beraneka, serta memanfaatkan
gagasan kreatif guna membuat kontribusi yang berguna bagi ranah di tempat
inovasi itu terjadi.
D. Kelebihan dan Kekurangan SMK
1) Kelebihan SMK :
· Bisa langsung kerja kalau udah
lulus
· Banyak pengalaman
· Bisa melatik kemampuan kita
· Lebih murah.
· Kita dapat menguji bakat kita di
dalam bidang yg kita pilih.
2) Kekurangan SMK :
·Susah untuk masuk kuliah.
·dapat pengetahuan tidak lebih
banyak dari sma.
·SMK hanya mengarah ke bidang yg
kita pilih saja sehingga kita tidak bisa merasakan keistemewaan dalam bidang
lainnya.
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Sekolah menengah kejuruan merupakan
sekolah tingkat lanjutan dimana memproritaskan siswanya untuk siap kerja, karna
setelah menempu pendidikan selama 3 tahun lamanya, siswa tersebut telah
dibekali keterampilan sesuai dengan jurusan yang dia geluti. Karna sekolah
menengah kejuruan memang lebih dominan mempelajari apa yang menjadi bidannya.
dan bukan hanya materi semata,tetapi siswa SMK juga unggul dalam pengaplikasian
atau praktek apa yang menjadi bidangnya. Sehingga dia dapat menjadi andal dalam
bidang yang dia geluti tersebut. Tapi tidak menutup kemungkinan siswa dari
sekolah menengah kejuruan juga dapat melanjutkan studinya hingga jenjang yang
lebih tinggi. Dengan mengembangkan bakat dasar yang dia miliki ataupun bakat
yang belum dia miliki.