لسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُI

.

Wednesday, April 8, 2015

Tantangan SMK


BAB I
PENDAHULUAN 
A.    Latar Belakang

                  Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan di hampir semua aspek kehidupan manusia dimana berbagai permasalahan hanya dapat dipecahkan dengan upaya penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi ( iptek )
             Selain manfaat bagi kehidupan manusia satu sisi perubahan tersebut juga telah membawa manusia ke dalam era persaingan global yang semakin ketat. Agar mampu berperan dalam persaingan global, maka  kita perlu terus mengembangkan dan meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia ( SDM ) . Oleh karena itu, peningkatan mutu SDM merupakan kenyataan yang harus dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif dan efisien dalam proses pembangunan, kalau tidak ingin bangsa ini kalah bersaing dalam menjalani era globalisasi tersebut. Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) kelompok Teknologi dan Rekayasa adalah lembaga pendidikan yang berada pada barisan paling depan dalam peningkatan SDM menghadapi tantangan perkembangan iptek tersebut. Saat ini pemerintah pusat sangat gencar mempromosikan SMK dengan harapan semakin banyak siswa tamatan SLTP untuk melanjutkan pendidikannya ke SMK.
            Berbicara mengenai mutu SDM, pendidikan dibidang Teknologi dan Rekayasa memegang peran yang sangat penting dalam proses peningkatan mutu SDM di SMK. Peningkatan mutu  pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan mutu sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan mutu sumber daya manusia, maka pemerintah bersama kalangan swasta telah dan terus berupaya mewujudkan hal  tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih bermutu antara lain melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya.
             Tetapi pada kenyataannya upaya pemerintah tersebut belum cukup berarti dalam meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu indikator kekurang berhasilan ini ditunjukkan dengan Nilai Evaluasi Belajar yang masih rendah ( NEM ) dan masih kecilnya presentase tamatan SMK yang bisa buka usaha sendiri melanjutkan ke Perguruan Tinggi atau bekerja di Dunia Usaha / Dunia Industri. 
    BAB II
PEMBAHASAN 
A SMK Dan Landasan Filosofis
    
         Di samping tujuan khusus yang diajukan oleh Thorogood dan Evans tersebut, Crunkilton (1984:25) menyebutkan bahwa salah satu tujuan utama pendidikan kejuruan adalah meningkatkan kemampuan peserta didik sehingga memperoleh kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Menurut Miner (1974:48-56) bekal yang dipelajari dalam pendidikan kejuruan akan merupakan bekal untuk mengembangkan diri dalam bekerja. Dengan bekal kemampuan mengembangkan diri tersebut diharapkan karier yang bersangkutan dapat meningkat dan pada gilirannya kehidupan mereka akan makin baik (Karabel & Hasley, 1977:14). Penelitian yang dilakukan Nurhadi (1988) dan Samani (1992) ternyata memperkuat pendapat Miner serta Karabel dan Hasley tersebut.

Bagi masyarakat Indonesia misi pendidikan kejuruan, seperti diungkapkan oleh Crunkilton tersebut, sangat penting karena pada umumnya siswa sekolah kejuruan berasal dari masyarakat dengan tingkat sosial ekonomi rendah (Brotosiswoyo, 1991:8), sehingga apabila sekolah kejuruan berhasil mewujudkan misinya berarti akan membantu menaikkan status sosiala ekonomi masyarakat tingkat bawah. Dengan kata lain sekolah kejuruan dapat membantu meningkatkan mobilitas vertikal dalam masyaarakat (Elliot, 1983:42).

Pendidikan kejuruan dapat dikelompokkan berdasarkan jenjang dan menurut struktur programnya. Pengelompokan berdasarkan jenjang dapat didasarkan atas jenjang kecanggihan keterampilan yang dipelajari atau jenjang pendidikan formal yang berlaku (Zulbakir & Fazil, 1988:7). Jenjang pendidikan formal yang berlaku dikenal pendidikan kejuruan tingkat sekolah menengah (secondary) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan berbagai program keahlian seperti Listrik, Elektronika Manufaktur, Elektronika Otomasi, Metals, Otomotif, Teknik Pendingin, Gambar Bangunan, Konstruksi Baja, Tata Busana, Tata Boga, Travel and Tourism, dan sebagainya serta tingkat di atas sekolah menengah (post secondary) misalnya politeknis (IEES, 1986:124).

Berdasarkan struktur programnya, khususnya dalam kaitan dengan bagaimana sekolah kejuruan mendekatkan programnya dengan dunia kerja, Evans seperti yang dikutip oleh Hadiwiratama (1980:60-69) membagi sekolah kejuruan menjadi lima kategori, yaitu (1) program pengarahan kerja (pre vocational guidance education), (2) program persiapan kerja (employability preparation education), (3) program persiapan bidang pekerjaan secara umum (occupational area preparation education), (4) program persiapan bidang kerja spesifik (occupational specific education), dan (5) program pendidikan kejuruan khusus (job specific education).

B.Permasalahan SMK
    Berdasarkan pengamatan selama ini, permasaahan yang ada di SMK terjadi karena ketidakkonsistensinya penyelenggaraan pendidikan yang disebabkan beberapa faktor, antara lain:

  1. Landasan hukum (undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan menteri) yang mengatur penyelenggaraan jenjang pendidikan menengah belum dilaksanakan secara baik dan konsisten.
  2. Model dan pengembangan kurikulum pada jenjang SMK masih belum optimal.
  3. Dukungan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan SMK masih kurang optimal, khususnya peran dunia usaha dan industri dalam pengembangan pendidikan kejuruan.
  4. Fasilitas sarana dan prasarana pembelajaran dan praktikum yang kurang memadai untuk pembentukan kompetensi siswa, terutama fasilitas praktikum pada pendidikan kejuruan.
  5. SDM penyelenggara pendidikan di tingkat SMK yang belum profesional sesuai bidangnya.

1. Landasan Hukum Penyelenggaraan Jenjang Pendidikan Menengah

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan sumber landasan hukum tertinggi yang mengatur penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan menengah, produk hukum telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah. Selanjutnya, secara operasional pada masing jenis pendidikan, produk hukum penyelenggaraannya ditetapkan melalui keputusan dan peraturan Menteri Pendidikan. Sebagai contoh, Keputusan Menteri (Kepmen) Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan, Kepmen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan. Menurut PP 29 tahun 1990 Pasal 1 ayat 3 bahwa Pendidikan Kejuruan adalah pendidikan pada jenjang mengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu.

Semua produk hukum di atas telah disusun runtut dan “ideal” dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, namun dalam implementasi penyelenggaraan masih kurang didukung kebijakan strategi yang dapat mewujudkan arah dan tujuan yang diharapkan produk hukum di atas. Pada sekolah menengah kejuruan (SMK), banyak lulusan yang tidak dapat terserap dunia kerja yang disebabkan ketidaksesuaian tuntutan pasar kerja dengan kompetensi yang dimiliki siswa. Salah satu penyebab terjadinya kondisi ironis ini disebabkan ketidakseimbangan antara landasan hukum dengan perencanaan dan implementasi kebijakan yang ditetapkan. Dalam arti bahwa target capaian yang diiginkan masih terlalu jauh dengan kenyataan yang ada.

2. Model dan Pengembangan Kurikulum pada Jenjang Pendidikan Menengah Masih Belum Mantap

Kurikulum merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum berfungsi sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Kurikulum diperlukan untuk membantu guru dalam mengembangkan pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan dari berbagai berbahan kajian. Kurikulum yang dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran disusun melalui proses yang komprehensif dan sistematis. Dengan demikian, dalam pengembangan kurikulum perlu diterapkan pedekatan menyeluruh secara sistematik dan sistemik.

Pengembangan kurikulum seharusnya mengandung arti perubahan, pergantian (alteration), atau modifikasi terhadap susunan yang ada. Perubahan yang terjadi dalam pengembangan kurikulum seharusnya memiliki karakteristik perubahan yang bermanfaat, perubahan yang dilakukan secara terencana, dan perubahan harus dilakukan secara progresif yang membawa dampak posif di masa mendatang.

Sejarah pengembangan pendidikan menengah nampak dilakukan kurang sistematis dan sistemik. Dalam tataran kebijakan konsep pengembangan kurikulum dapat disusun dengan baik, namun dalam implementasinya banyak kendala yang dihadapi sekolah dan para guru. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum masih belum mantap, sehingga diperlukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak yang terkait agar dihasilkan kurikulum yang berorintasi langsung sesuai dengan arah dan tujuan pada pendidikan umum dan kejuruan. Selain itu kurikulum di sekolah menengah kejuruan tampaknya berjalan sendiri tanpa melibatkan DUDI sebagai pihak kedua yang turut berperan dalam peningkatan kompetensi siswa.

Kurikulum yang selalu berubah-ubah juga menunjukkan bahwa belum ada kurikulum yang ideal untuk segala jaman. Sebaiknya kurikulum yang dikembangkan bersifat “adaptif” atau dengan kata lain dapat menyesuaikan siring dengan perkembangan jaman dan era teknologi.

3. Dukungan Peranserta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Masih Kurang Optimal

Penyelenggaraan pendidikan bukan semata-mata menjadi tanggungjawab pemerintah dan sekolah. Peranserta masyarakat (stakeholder) memiliki peranan penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pendidikan. Masyarakat dapat berperan dalam penetapan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan, pengembangan kurikulum terutama kualitas kurikulum yang sesuai dengan tuntutan yang diharapkan masyarakat, dan penyaluran lulusan yang dihasil dari proses penyelenggaraan pendidikan. Selama ini, masih terkesan bahwa masyarakat masih belum menyadari perannya dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Setiap hasil kebijakan dan perubahan kurikulum yang dihasilkan dari pemerintah selalu menjadi polemik bahkan terjadi kontra produktif. Kondisi yang demikian kurang efektif dalam penyelenggaraan pendidikan.

Peranserta masyarakat, terutama DUDI (dunia usaha dan industri), sangat terasa masih kurang optimal perannya dalam rangka penyelenggaraan pendidikan kejuruan. Kelemahan peranserta masyarakat tersebut nampak ketika pengembangan dan evaluasi kurikulum pendidikan kejuruan serta penyaluran lulusan. Penerapan pendekatan supply driven menjadi demand driven pada pendidikan kejuruan (SMK) masih belum memperoleh tanggapan positif dari masyarakat. Padahal, sistem demand driven dirancang yang dipicu kebutuhan pasar kerja, karena pada dasarnya program pendidikan kejuruan berorientasi kebutuhan nyata pasar kerja. Dengan demikian, peran aktif dunia usaha dan industri dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan sangat diperlukan.

4. Fasilitas Sarana Dan Prasarana Pembelajaran Dan Praktikum Yang Kurang Memadai Untuk Pembentukan Komptensi Siswa

Fasilitas pembelajaran merupakan bagian penting pada penyelenggara pendidikan dalam melaksanakan proses pembelajaran dan memerlukan pengelolaan dan pemanfaatan yang efektif dan efisien. Juga fasilitas praktikum juga sangat penting dalam pengembangan kompetensi siswa. Sebagai sekolah kejuruan siswa dituntut untuk dapat mengoptimalkan kegiatan praktek disekolah, dimana perbandingan teori dan praktek 30:70. Dimana kegiatan praktikum adalah ciri dari pendidikan kejuruan.

Dengan diterapkannya sistem desentralisasi pendidikan dan di sisi lain dengan diterapkannya pengelolaan pendidikan yang mengacu pada pencapaian standar kompetensi tertentu sangat berdampak pada pemenuhan kebutuhan akan fasilitas pembelajaran di sekolah. Selain itu, rendahnya anggaran pendidikan dari prosentase total Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) menyebabkan kecenderungan penyelenggaraan pendidikan berjalan lambat, dan berbeda jauh dari kualitas pendidikan negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, dan Australia. Bahkan menurut laporan survey pendidikan internasional, tingkat kualitas pendidikan sekarang berada di bawah Vietmam.

Kecilnya anggaran pendidikan ini jelas mempengaruhi secara langsung kualitas pendidikan, terutama kemampuan sekolah menyediakan fasilitas atau sarana prasarana belajar yang memadai.

5. Sumber Daya Manusia Penyelenggara Pendidikan di Tingkat Sekolah Belum Profesional

Kepala sekolah, guru, staf kependidikan (tata usaha, pustakawan, dan teknisi/laboran) merupakan kunci sukses atau tidaknya penyelenggaraan pendidikan dan berhadapan langsung dengan subyek pendidikan (siswa). Kepala sekolah mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan maju dan mundurnya penyelenggaraan pendidikan di lembaganya. Dengan demikian, kepala sekolah harus memiliki potensi yang dapat dikembangkan secara optimal dan profesional.

Guru merupakan jiwa dari sekolah. Oleh karena itu, peningkatan profesionalisme guru perlu memperoleh perhatian tersendiri baik dari sekolah maupun pemerintah. Saat ini, masih banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang dan kompetensi yang seharusnya. Peningkatan profesionalisme guru harus dilakukan secara berkesinambungan dan kontinyu. Sertifikasi guru dalam jabatan yang digulirkan pemerintah akhir-akhir ini merupakan perlu didukung masyarakat luas, dan dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu pada standar kompetensi yang ditetapkan secara utuh, yaitu standar kompetensi pedogogis, kepribadian, profesional, dan sosial.

Kepala sekolah dan guru tidak mungkin bekerja sendiri, tanpa bantuan tenaga kependidikan maka seluruh proses kegiatan belajar mengajar tidak mungkin dapat bergerak. Jadi, untuk mewujudkan sekolah yang berkualitas, semua warga sekolah mempunyai peran yang besar dan harus bekerja secara profesional sesuai dengan bidang kerja masing-masing.

      C.     Kebijakan UU/Peluang/Tantangan/ Kelemahan/ Kekuatan (Analisis Swot   

 SMK)

1.      Pembangunan Bangsa Melalui Pendidikan Kejuruan

Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Pendidikan kejuruan harus merencanakan dan mengusahakan proses pembelajaran yang berorientasi pada nilai dan moral sejalan dengan program pembangunan karakter bangsa.

2.      Otonomi Daerah

Ada hal lain yang perlu dicermati adalah dengan kebijakan Otonomi Daerah yang menjadi arah pembangunan kita, membawa suatu konskwensi perlu adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang memerlukan dukungan kemampuan teknis, produksi dan kemampuan manajerial yang handal di seluruh daerah. Hal ini perlu diwaspadai jangan sampai kebijakan pusat (makro) tidak dapat diakomodir atau diterjemahkan oleh pemerintah daerah.

3.      Pengetahuan dan Keterampilan

Untuk bisa bertahan hidup dan sukses dalam era globalisasi ini diperlukan pengetahuan dan keterampilan yang relevan Penguasaan mata pelajaran berikut menjadi sangat penting: Bahasa Inggris dan bahasa dunia yang lain, Seni, Matematika, Sains, Ekonomi, Geografi, Sejarah dan Kewarganegaraan. Kompetensi yang mencakup kesadaran global, kesadaran ekonomi dan kewirausahaan, kesadaran kewarganegaraan, dan kesadaran kesehatan.

4.      Keterampilan Belajar dan Berinovasi

Keterampilan belajar dan berinovasi telah dikuasai sebagai keterampilan yang dapat membedakan siswa yang siap dan yang tidak siap dalam menghadapi kehidupan dan lingkungan kerja yang terus bertambah musykil. Kreativitas dan keterampilan inovasi tampak pada kemampuan siswa menunjukkan orisinalitas dan temuan dalam karya, selain kemampuan mengembangkan dan mengomunikasikan gagasan baru kepada orang lain. Juga akan tampak pada sikap terbuka dan tanggap terhadap perspektif baru dan beraneka, serta memanfaatkan gagasan kreatif guna membuat kontribusi yang berguna bagi ranah di tempat inovasi itu terjadi. 
D.    Kelebihan dan Kekurangan SMK 
           1)  Kelebihan SMK :
        · Bisa langsung kerja kalau udah lulus
· Banyak pengalaman
· Bisa melatik kemampuan kita
· Lebih murah.
· Kita dapat menguji bakat kita di dalam bidang yg kita pilih.

2)      Kekurangan SMK :
        ·Susah untuk masuk kuliah.
·dapat pengetahuan tidak lebih banyak dari sma.
·SMK hanya mengarah ke bidang yg kita pilih saja sehingga kita tidak bisa merasakan keistemewaan dalam bidang lainnya. 
BAB III
         PENUTUP 
A.    Kesimpulan 
Sekolah menengah kejuruan merupakan sekolah tingkat lanjutan dimana memproritaskan siswanya untuk siap kerja, karna setelah menempu pendidikan selama 3 tahun lamanya, siswa tersebut telah dibekali keterampilan sesuai dengan jurusan yang dia geluti. Karna sekolah menengah kejuruan memang lebih dominan mempelajari apa yang menjadi bidannya. dan bukan hanya materi semata,tetapi siswa SMK juga unggul dalam pengaplikasian atau praktek apa yang menjadi bidangnya. Sehingga dia dapat menjadi andal dalam bidang yang dia geluti tersebut. Tapi tidak menutup kemungkinan siswa dari sekolah menengah kejuruan juga dapat melanjutkan studinya hingga jenjang yang lebih tinggi. Dengan mengembangkan bakat dasar yang dia miliki ataupun bakat yang belum dia miliki.

0 comments:

Post a Comment